RAB.com (JAKARTA): Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengendalian arus mudik lebaran tahun ini dilakukan secara terpusat. Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Royke Lumowa mengatakan pemusatan pengendalian arus lalu lintas dilakukan agar tidak ada lagi daerah yang menolak pengalihan arus di wilayahnya ketika di satu wilayah terjadi kepadatan lalu lintas.
“Pengendalian arus lalu lintas adalah tugas kami, yang jadi pembeda tahun ini kami sudah membuat pengendaliannya terpusat. Jadi tidak ada lagi Jawa Barat, Jawa Tengah,” ujar Royke saat rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6) pekan lalu. Royke mengatakan pada 2016 ada daerah yang menolak pengalihan arus lalu lintas di wilayahnya ketika terjadi kepadatan di salah satu jalur mudik di Pulau Jawa.
Penolakan ini menyulitkan petugas di lapangan saat mengendalikan arus lalu lintas. “Jadi (nanti) tidak ada lagi, tahun lalu kan kendaraan mau dialihkan ke Jawa Barat, Jawa Barat bilang, ‘eh nggak boleh nanti tempat saya macet’. Sekarang nggak ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ini Indonesia, jadi terpadu. Integrated. Ketika arus sudah padat di wilayah tengah, jangan Jawa Barat bilang ‘eh nggak boleh lewatnya selatan’ kalau lewatnya selatan kan masuknya Jawa Barat lagi misalnya Nagreg dan seterusnya,” tegasnya.
Royke menjamin pada mudik tahun ini tidak ada lagi pengendalian arus lalu lintas secara sektoral. “Ini tidak akan terjadi lagi tahun ini karena pengendalian terpusat. “Saya pak nanti wasitnya, jadi saya adalah orang yang nanti paling bertanggung jawab kalau terjadi semrawut tidak tertata,” kata Royke di depan anggota DPR.
Dalam pengendalian arus lalu lintas di Jawa, papar Royke, Korlantas Polri membagi wilayah mudik menjadi tiga ruas prioritas. Prioritas tersebut adalah jalur pantai utara Jawa (Pantura) dari Merak ke Jakarta hingga Semarang. Berikutnya jalur selatan Jawa dari Bandung, Nagreg, Banjar, Cilacap, Purworejo, hingga Yogya. Dan ruas prioritas ketiga adalah dari Pejagan, Purwokerto, Wonosobo, dan seterusnya.
Ketiga ruas prioritas ini kemudian menjadi tiga wilayah yang masing-masing dipimpin oleh petugas berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Nantinya mereka akan melaporkan dan bertanggung jawab langsung ke Kakorlantas. “Tiap wilayah dipimpin oleh seorang Brigjen, dia bertanggung jawab kepada saya. Nanti saya yang koreksi.”
Sebut saja wilayah 1, lanjutnya, adalah penggal dari Merak ke Jakarta terus ke Pantura sampai di Dawuan kilometer 66, ke kanan lewat Purbaleunyi – Bandung – Nagreg – Terus sampai pantai selatan finis sampai Purworejo. Wilayah pengawasan 2, kata dia, mulai dari Dawuan ke arah Semarang lewat pantura. Baik itu tol maupun arteri. Dan wilayah 3 itu dari exit Pejagan di Brebes ke selatan, Bumi Ayu – Purwokerto – Wonosobo – Cilacap ke kanan terus tersambung dengan Banjar. Kemudian ke timur Kebumen – Purworejo.
Pimpinan wilayah dalam sistem pengendali terpusat ini, tegas Royke melengkapi pemaparan peta jalur mudik, akan berkomunikasi langsung kepada Korlantas. “Siapa bertanggung jawab apa kepada siapa itu sudah jelas. SOP atau langkah-langkah penanganan atau skenario-skenario (untuk memperlancar arus lalu lintas) itu sudah kita sampaikan berkali-kali,” imbuhnya.