RAB.com (JAKARTA): Pernyataan rumah Rp 350 juta per unit di Jakarta siap dibeli untuk menjadi hak milik warga terus menjadi diskusi. Bahkan topik dalam acara debat calon gubernur (cagub) DKI Jakarta di acara Mata Najwa (27/3) itu menjadi semakin hangat. Cagub Anies Baswedan tetap bertahan dengan gagasannya sampai berahasia di mana lokasi dan bagaimana proses realisasinya, sedangkan warga yang penasaran jadi semakin sinis.
Anies di depan Ahok kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah. “Ini soal keberpihakan kepada warga Jakarta yang belum punya rumah,” ujarnya dalam debat di salah televisi swasta, Senin malam. Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.
“Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan,” kata Anies. Dia menambahkan banyak sekali rumah di Jakarta seharga itu yang ditawarkan di situs Rumah123.com. “Saya tidak asal ngomong. Sebelum ke acara ini tadi saya sudah membuka situs itu,” ujarnya bak seorang salesman meyakinkan calon pembeli.
Program yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) Anies-Sandiaga ini memang sangat kontroversial dan banyak mendapatkan kritikan dari pelaku bisnis properti dan juga dari kalangan perbankan. DP 0 adalah bumbu promosi dari pengembang perumahan, yang pada dasarnya tidak akan mungkin terpenuhi. Sementara Anies dalam berbagai kesempatan berkilah bahwa DP 0 bisa disubsidi oleh pemerintah.
Pada debat jelas sekali tanggapan Ahok, sama seperti tanggapan pakar Perbankan dan Hukum: “APBD akan dihabiskan untuk DP, lalu bagaimana dengan program lain seperti KJP, KJS dan KJL?” Bahkan Ahok secara frontal mengatakan bahwa pada intinya program rumah tanpa DP itu tak akan bisa dilaksanakan karena bank yang pasti mencari untung. “Saya tak mau membohongi orang untuk bisa jadi gubernur.”
Solusi dari kami, kata Ahok, adalah dengan membangun rumah susun di atas terminal bus dan stasiun kereta bagi setidaknya tiga kelompok masyarakat, yaitu yang penghasilannya sampai Rp 3 juta per bulan, Rp 7 juta sebulan, dan di atas Rp 10 juta per bulan. “Untuk kelompok pertama hampir sepenuhnya kami subsidi, dan untuk kelompok kedua dan ketiga apartemen harga kos,” ujar Ahok menambahkan saat ini ada sekitar 3 juta generasi milenial di Jakarta yang butuh rumah.
Seperti cek kosong
Menurut pengamat perumahan yang Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, DP 0 Persen tidak jelas. Selain itu, DP 0 Persen juga belum bisa dibilang program perumahan, melainkan hanya gimmick yang mencitrakan ingin meringankan cicilan rumah.
“Kalau tidak jelas programnya seperti apa, sangat berbahaya kalau diterapkan, karena bisa seperti cek kosong. Bisa saja jatuh jadi subsidi penuh yang berpotensi membangkrutkan Jakarta, atau mengelabui masyarakat karena bisa saja ternyata misalnya itu bukan program rumah hak milik (SHM),” tutur Jehansyah seperti dikutip KompasProperti, Rabu (29/3).
Dia menjelaskan DP 0 persen dari sisi pembiayaan perumahan saja, konsepnya masih mengawang-awang. Menurutnya sumber pembiayaan subsidi itu harus dari dana jangka panjang.“Nah ini dari mana sumber dananya? Karena kalau pakai sumber dana komersial pastilah merugikan bank dan mengancam prudensial bank,” kata Jehansyah menambahkan sejatinya program perumahan sedikitnya harus mencakup struktur pembiayaan, suku bunga, ketersediaan tanah, pasar sasaran, dan mekanismenya.
Khususnya struktur pembiayaan, mesti dipikirkan masalah suku bunga cicilan KPR, dan tenor pinjaman. Namun, dari semua itu, yang terpenting adalah konsep perumahan, apakah subsidi uang muka, subsidi suku bunga, atau bagaimana. “Pendek kata, Program DP 0 Persen belum jelas dilihat dari segi mana pun. Seandainya pun konsep pembiayaannya sudah jelas, pertanyaan lainnya yang mengemuka adalah housing delivery system-nya seperti apa?”
Jehansyah mengatakan solusi mengenai program perumahan yang jelas, dan efektif hanya bisa dilakukan jika ada konsep housing delivery system-nya secara utuh. Konsep ini, paparnya, meliputi perencanaan lokasi, konsep kelompok sasaran, skema kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaannya.
“Kemudian, harus jelas juga, lokasi moda penyediaan antara public housing, social housing, commercial housing (property business), atau self-help housing seperti ditetapkan pasal 21 Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau UU Nomor 11 Tahun 2011 mengenai jenis-jenis rumah. Jadi jika dilihat dari kerangka housing delivery system, DP 0 persen ini masih belum jelas berada di moda yang mana.”
Rp 350 juta ada di gang
Debat Paslon Anies vs Ahok di Metro TV ternyata juga membongkar “gurita” kapitalis bernama Sandiaga Uno. Khususnya saat Anies selalu memaksakan bahwa DP 0 adalah satu hal yang bisa menjadi solusi bagi warga Jakarta memiliki rumah dan menyebut tentang Rumah123.com. Salah satu artikel di Facebook menanggapi program perumahan Anies itu bahkan diberi judul Jurus Cipoa AniesSandiUno!
Isinya menyoroti begitu ngototnya Anies menjual pepesan kosong rumah DP 0% dan berkali-kali bilang: rumah Rp 350 jutaan di Jakarta ada banyak di situs Rumah123.com. “Ternyata Rumah123.com die2 juge yang punye, Wan Sandi yang punye. Bahkan sudah sebagian dimiliki asing, yang siap mengobrak-abrik dunia properti Indonesia.” (Baca: Rumah123.com was established in Jakarta in January 2007)
Jadi, sebut artikel itu, semalam Anies cuma mengiklankan gratis Rumah123.com untuk mendapatkan banyak klik alias traffik. “Biar statistik Rumah123.com bagus? Katenye sampai down tuh semalem gegara banyak yang penasaran nyari rumah Rp 350 jutaan yang gak nemu-nemu. Pageviews langsung melonjak dah. Ada udang di balik bakwan rupanya. Ini cipoa banget dah!”
Kejadiannya, kata si penulis, persis seperti saat Sandi membicarakan ihwal mobil mewah dilarang lewat jalan protokol dan hanya mobil-mobil murah saja yang bisa sebagai pengganti program 3 in1 atau ganjil-genap. “Itu lantaran Wan Sandi jualan mobil LCGC Datsun dan city car Nissan. Selalu ada udang di balik bakwan di setiap program AniesSandiUno?,” paparnya menambahkan begitu pula saat ada berita miring soal air PAM yang distop di rusun yang salah satu perusahaan terlibat adalah milik cawagub juga.
Lewat sedikit browsing bisa dilihat ternyata ada kaitan antara Rumah123.com dan Sandiaga Uno. Pada awalnya startup Rumah123.com yang lahir tahun 2007 ini dimiliki oleh Sandiaga Uno melalui Saratoga Capital (SC). Dalam wawancara dengan detik.com Maret 2010, Sandi mengatakan Rumah123.com (dan Mobil123.com) adalah salah satu portofolio dari 20 persen alokasi SC di bisnis yang melihat pada situasi pasar yang menarik untuk investasi.
Menjelang pertengahan 2011, IPGA Ltd setuju untuk membayar tunai sejumlah AU$ 1 juta atau sekitar US$ 1,6 juta dan 7 juta saham di IPGA Ltd saat penyelesaian akuisisi sebagian. IPGA Ltd adalah perusahaan konglomerasi dari Malaysia, sekaligus pemegang merek iProperty.com.my. Pada awal 2014 Rumah123.com telah punya lebih dari 247.000 rumah yang ditawarkan dalam daftarnya dengan lebih dari 8.000 agen properti dengan pengunjung lebih dari 1,8 juta per bulan.
Jumlah rumah dijual berlokasi di DKI Jakarta yang ada dalam daftar Rumah123.com sekarang mencapai 111.520 unit. Harganya dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Angka unit rumah yang jelas jauh di bawah jumlah kebutuhan warga Jakarta yang untuk generasi milenialnya saja mencapai sekitar 3 juta. Dan asal tahu saja, rumah seharga Rp 350 juta masih ada di Jatipadang, Jakarta Selatan, tapi luasnya 60 meter persegi dan ada di gang tak bisa dilewati mobil.