RAB.com (JAKARTA): Pemerintah membuat platform Kartu Indonesia Satu (KARTINI atau Kartin1) untuk mewujudkan single identity number (SIN) yang sudah direncanakan sejak lama. Pemerintah memastikan pembuatan platform Kartin1 untuk keperluan administrasi dan transaksi keuangan ini tidak akan menyedot anggaran fantastis seperti pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
“Jangan khawatir butuh Rp 5 triliun, enggak kayak e-KTP. Saya yakin, platform Kartin1 tidak seperti pengadaan proyek e-KTP yang justru berujung pada kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 5 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, yang juga disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi Kementerian Keuangan, Jumat malam (31/3).
Platform ini merupakan sarana applet untuk mengintegrasikan identitas dan kartu yang selama ini digunakan oleh warga menjadi satu kartu multifungsi. Di masa mendatang, Kartin1 diarahkan sebagai SIN untuk kelancaran berbagai program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan pembentukan cashless society. Kartin1 mengintegrasikan data nomer pokok wajib pajak (NPWP), kependudukan, surat izin mengemudi (SIM), perbankan, hingga badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
Namun, menurut Sri Mulyani, proses integrasi ini akan dilakukan bertahap. “Misalnya kalau yang sudah jadi anggota BPJS kan punya kartu, ya kartunya itu saja,” ucapnya menambahkan kartu multifungsi ini merupakan salah satu strategi DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada para Wajib Pajak dengan kemudahan pelaporan dan pembayaran dan juga kemudahaan akses perpajakan.
Satu kartu ini, jelas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dikutip Liputan6.com pertengahan Januari lalu, bisa untuk NPWP, ATM, SIM, e-KTP, e-Money, e-Toll hingga kartu kredit. Ken mengatakan ada beberapa bank yang bersedia ikut serta. “Jadi semua bisa dipakai hanya dengan menggunakan satu kartu,” ungkapnya saat itu seraya menambahkan pada Februari pihaknya akan mengeluarkan semacam kartu pintar yang semoga bisa sekaligus digunakan sebagai SIM.
Adapun fungsi Kartin 1 sebagai Kartu Kredit, Ken menyebutkan bahwa saat ini salah satu bank BUMN sudah bersedia bergabung. Bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Tbk). Pengumuman peluncuran kartu pintar ini disampaikan oleh Ken dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung Selasa (17/1).
Tak ada tambahan biaya
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP, Iwan Djuniardi, mengatakan, pihaknya mengembangkan produk ini secara langsung, menggunakan satu jaringan global, tanpa membutuhkan pengadaan kartu. “Kayak BPJS sekarang mereka siapkan kartu, apalagi kalau gabung dengan perbankan, tidak ada biaya tambahan pada masyarakat,” katanya. Sebagai tahap awal pengembangan platform ini, DJP bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Iwan menceritakan bahwa awal mula ide Kartin1 adalah dari lomba yang dilakukan oleh DJP beberapa waktu lalu. DJP mengadakan lomba dengan tema “Kalau Seandainya Saya Menjadi Dirjen”. Lomba tersebut digelar secara internal oleh pihak DJP dan pemenang dari lomba tersebut adalah yang menyampaikan ide kartu multifungsi tersebut.
“Pemenangnya itu mengusulkan agar NPWP bisa digunakan untuk membayar dan segala macam. Ternyata, animo dari instansi cukup besar karena di mana-mana kita butuh single identity. Di Indonesia sendiri masih belum memiliki single identity, dari dulu hanya wacana saja,” ungkap Iwan. Sebagai tambahan, prototip aplikasi untuk Kartin 1 ini akan selesai pada Maret 2017, uji coba perdana dengan Bank akan mulai dilakukan pada bulan Juni 2017.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengintegrasikan data ke Kartin1. Dia menyadari manfaat besar yang akan didapat dari upaya integrasi ini, terlebih platform serupa telah lazim dilakukan di dunia internasional, yaitu menggabungkan data jaminan sosial dengan perpajakan.
Agus berharap Kartin1 dapat memberikan manfaat maksimal untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk peningkatan fasilitas serta kenyamanan nasabah. “Kami juga sudah mengadakan skema marketing seperti diskon khusus berbelanja di beberapa merchant, karena jumlahnya ribuan dan membutuhkan fasilitas teknologi terkini,” ucapnya.
Lebih jauh, Agus berharap akan semakin banyak instansi dan lembaga yang bergabung dalam platform Kartin1, sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat dapat lebih optimal. “Saya harap kartu ini bukan hanya untuk kegiatan administrasi, tetapi juga transaksi keuangan.”
Videonya bisa disaksikan di sini:
https://www.youtube.com/watch?v=5ftg6KFhNHA