RAB.com (JAKARTA): Pemerintah terus mengupayakan kelancaran transportasi mudik lebaran dengan menggeber pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi 3 agar siap dioperasikan secara fungsional pada triwulan dua tahun ini. Hingga akhir Maret, pembangunan konstruksi seksi 3 Bawen-Salatiga itu telah mencapai 96,07 persen.
“Jalan tol sepanjang 17,50 km itu diharapkan dapat beroperasi secara fungsional saat musim arus mudik dan balik lebaran,” ujar AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/4). Heru mengatakan jalan tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 km yang dikelola anak usaha PT Trans Marga Jateng (TMJ) merupakan salah satu prioritas pembangunan jalan tol pemerintah saat ini.
Hal itu sesuai dengan tata ruang terpadu yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan dapat mempercepat pengembangan wilayah tersebut. Menurut Heru, seperti dikutip Tempo.co, jalan tol Semarang-Solo memiliki arti penting bagi perkembangan perekonomian daerah yang dilintasi meliputi Semarang, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, dan Solo. “Untuk memperkuat potensi pengembangan wilayah khususnya untuk mendukung pergerakan ekonomi melalui peningkatan kelancaran arus barang dan jasa.”
Jalan tol ini kata Heru juga berperan penting dalam membantu kelancaran arus mudik lebaran. Terlebih memasuki musim libur panjang, jalur pantai utara Jawa (Pantura) menjadi salah satu jalur favorit pemudik. Pemudik yang melintas di kota Semarang dapat meneruskan perjalanan ke Solo di bagian selatan atau melewati jalan nasional ke kota tujuan di sebelah timur seperti Kudus, Pati, Rembang, lalu melintas kota-kota di Provinsi Jawa Timur.
Heru mengatakan pihaknya berharap jalan tol ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di jalan arteri. “Ini memberikan alternatif pilihan bagi pengguna jalan untuk menuju kota tujuan dengan aman, lancar, dan nyaman.”
Berkat inovasi pembiayaan
Pertengahan Februari lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau proyek pembangunan tol Semarang-Solo. Peninjauan itu didampinigi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melihat kesiapan infrstruktur yang mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2017.
Pembangunan jalan tol Semarang-Solo sepanjang 72,64 kilometer tersebut dibagi ke dalam lima seksi. Untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 10,85 kilometer, dari Semarang-Ungaran, sudah beroperasi 11 November 2011. Sementara itu, pembangunan seksi 2 Ungaran-Bawen dengan panjang 11,99 kilometer telah dioperasikan pada 4 April 2014.
“Seksi 3 Bawen-Salatiga 17,6 km, progres fisiknya saat ini mencapai 90,48 persen, dan ditargetkan rampung Maret 2017 sehingga bisa dioperasikan melayani arus mudik Lebaran 2017,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya saat itu.
Adapun pembangunan seksi 4 Salatiga-Boyolali sepanjang 24,5 kilometer saat ini sedang dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan. Sampai saat ini kemajuannya sudah mencapai 97,6 persen. Demikian juga seksi 5 Boyolali-Kartasura sepanjang 7,74 kilometer juga dalam proses konstruksi dan pembebasan lahan dengan progres 98,82 persen.
“Untuk jalan tol Solo-Ngawi-Sragen akan fungsional bisa dilalui pada mudik tahun ini,” ungkap Menteri Basuki menambahkan dalam pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa bisa dipercepat melalui sejumlah langkah khusus. Salah satunya dengan adanya dana talangan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada 2016, dana LMAN yang terserap untuk proyek jalan tol sebesar Rp15,75 triliun.
“Saya mengapresiasi kerjasama yang semakin baik dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Mahkamah Agung yang ikut mendorong pembebasan lahan,” ujar Basuki. Terkait pembebasan lahan tol Trans Jawa, Basuki menyatakan secara keseluruhan progresnya sudah di atas 90 persen. Ia pun optimistis tol Trans Jawa akan tersambung seluruhnya pada 2018.
Sri Mulyani pun turut mengapresiasi progres pengerjaan jalan tol Trans Jawa yang menurut dia perkembangannya cukup signifikan. Ia menyebutkan keberhasilan tersebut didukung dengan sejumlah inovasi pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sejumlah inovasi pembiayaan infrastruktur kita hadirkan dalam bentuk penyertaan modal negara melalui BUMN dan juga bisa dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk bisa menjembatani kebutuhan pembiayaan,” ujar Sri Mulyani.