RAB.com (JAKARTA): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy melarang siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menonton film Pengkhianatan G30S PKI. Sementara munculnya kembali isu kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dinilai tak lagi relevan dengan kondisi bangsa Indonesia.
“Anak SD tidak boleh, SMP juga enggak boleh,” ujar Mendikbud usai menghadiri rapat senat terbuka penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri di Auditorium Universitas Negeri Padang, Rabu (27/9). Mendikbud menilai film garapan sutradara Arifin C. Noer itu bukan konsumsi anak-anak.
Banyak adegan dalam film tersebut, kata dia, yang tidak layak disaksikan anak-anak. Di antaranya adanya muatan sadis dalam beberapa adegan. Film tersebut hanya untuk orang yang lebih dewasa. Misalnya, ia menyebut bisa dibolehkan untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kan ada standarnya, sensor film. Itu ada keterangan bahwa film itu hanya bisa ditonton untuk dewasa. Dulu saja televisi menayangkan setelah pukul 10 malam,” ujar Muhajir menambahkan bahwa pihaknya telah mengingatkan dinas pendidikan yang menganjurkan siswa SD dan SMP menonton film G30S PKI termasuk Dinas Pendidikan Kota Padang.
Muhajir akan memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan yang masih mewajibkan siswanya untuk menonton. Salah satu sanksinya berupa teguran. Dinas Pendidikan Kota Padang mengeluarkan surat edaran menonton film lawas G30S PKI bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam surat edaran dengan nomor 421.1/435.7/DP/Dikdas,3/2017 itu disebutkan, siswa bisa menonton film itu pada Sabtu 30 September 2017 pukul 20.00 WIB.
“Iya untuk siswa SD dan SMP. Tapi harus didampingi orangtuanya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius, Senin (25/9). Barlius mengatakan, siswa diwajibkan untuk membuat resume film G30S PKI tersebut dengan tulisan tangan di kertas folio. Kemudian dikumpulkan ke wali kelas masing-masing pada Senin, 2 Oktober 2017.
Isu komunisme konyol
Budayawan Goenawan Mohamad mengatakan munculnya kembali isu kebangkitan komunisme dan PKI tak lagi relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Ia menyebut kemunculan isu komunisme di Indonesia adalah hal yang konyol. “Berhentilah dengan fobia karena itu bukan saja konyol, tapi meneruskan kebencian yang seharusnya sudah tidak ada,” katanya
Goenawan menyatakan hal itu pada ceramah umum seputar peristiwa dalam konteks dan kontestasi politik tahun 1965 di Teater Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (28/9) . Menurut dia, kemunculan isu komunisme hanya menjadi bahan tertawaan lantaran tak ada dasar yang cukup kuat atas isu tersebut. Ia pun meminta organisasi-organisasi massa berhenti mempromosikan isu kebangkitan PKI.
“Isu untuk memusuhi korupsi lebih penting. Berhentilah meneruskan pedagogi bahwa PKI akan bangkit lagi, karena selain tidak masuk akal, itu dusta, menimbulkan paranoia, dan menimbulkan permusuhan yang tidak penting,” ujar Goenawan merespons polemik prahara 1965 yang dimunculkan lagi oleh sejumlah pihak.
“Kalau mau bilang PKI ada, bilang saja di mana, bawa ke polisi, buktikan, dan dihukum. Tapi kan sekarang belum ada yang menemukan,” katanya menambahkan bahwa isu kebangkitan PKI mustahil terwujud. Goenawan pun mengkritik perintah Panglima TNI yang menganjurkan agar masyarakat menonton film itu.
“Itu menyedihkan sekali,” ujarnya. Menurut dia, seharusnya tidak ada unsur paksaan dari institusi militer atas penayangan film tersebut. “Panglima agak berlebihan,” ujar Goenawan. Ketua Panitia Ceramah Andy Budiman berpendapat ceramah umum bukan untuk membuktikan perspektif yang paling benar tentang prahara 1965. “Kami tidak mau bilang bahwa ini yang paling benar, ini hanya mendengarkan dari salah satu perspektif,” ujarnya.
Isu kebangkitan PKI ramai dibicarakan kembali pada September ini. Isu ini mengemuka ketika polisi membubarkan rencana diskusi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tentang Sejarah 1965, pada Sabtu-Ahad, 16-17 September 2017. Kantor lembaga itu juga diserang oleh lebih dari seribu orang mengatasnamakan ormas anti-komunis.
Kelompok tersebut menuding acara seminar dan pentas seni Asik Asik Aksi menandai kebangkitan PKI di kantor YLBHI. Isu komunisme menguat ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan seluruh prajurit dan keluarganya menonton film Pengkhianatan G30S PKI. Perintah ini banyak memicu kontroversi.