Menkeu: Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tertinggal karena …

Foto aerial projek pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di kawasan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (30/5). Antara/Fahrul Jayadiputra
Foto aerial projek pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di kawasan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (30/5). Antara/Fahrul Jayadiputra

RAB.com (JAKARTA): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dibanding negara-negara lain karena sejumlah hal. “Bukan kita sengaja, tapi banyak presiden di masa lalu yang juga mengalami kesulitan,” ujarnya dalam sambutannya di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta, Selasa (25/7).

Sri Mulyani mengatakan kesulitan itu antara lain saat menghadapi krisis ekonomi Asia pada 1998-1999, yang membuat Indonesia mengalami tingkat utang yang sangat besar untuk membangun kembali berbagai layanan sosial setelah krisis yang terjadi. Saat itu pemerintah harus melakukan stabilisasi negara dan mengembalikan kepercayaan, juga mengurangi tingkat utang.

“Caranya dengan memastikan lembaga keuangan negara sehat dan kuat. Presiden Jokowi memimpin dan kita lihat Indonesia lebih stabil, rasio utang dan PDB (Produk Domestik Bruto) stabil walaupun belum cukup baik,” kata Sri Mulyani menambahkan saat ini Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan dan mengejar ketertinggalan pembangunan selama 18 tahun terakhir.

Namun hal itu tidak mudah, tutur dia, karena isu keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara harus dijaga. “Sangat penting bagi kita melibatkan sektor swasta dan bagaimana World Bank siap membantu.”┬áSecara khusus, Sri Mulyani meminta Presiden World Bank Group Jim Yong Kim mendorong kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia.

Kerja sama diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan, serta memastikan pendanaannya tak selalu bergantung pada anggaran pemerintah. “Bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang anggaran yang terbatas tapi bisa melibatkan skema sektor pendanaan yang bisa menarik swasta lebih banyak,” ujarnya dikutip Antara.

Sri Mulyani menambahkan, untuk menarik investor juga dibutuhkan skema dan struktur pendanaan yang lebih kreatif. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 245 proyek strategis nasional (PSN) yang sedang direncanakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Saya undang BUMN yang sudah siap terlibat, saya juga tantang swasta, jangan banyak mengeluh dan datang kepada kami.”

Menurut dia, ada ruang yang sangat besar untuk bekerja sama dengan pemerintah, yaitu mencapai US$ 200 miliar investasi yang disediakan untuk bisa diisi oleh BUMN dan swasta. Sri Mulyani menyatakan komitmennya meningkatkan mobilisasi sumber daya pendanaan.

Menurut Bank Dunia dalam lima tahun ke depan Indonesia membutuhkan dana hingga US$ 500 miliar untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur. Anggaran pemerintah jelas tidak cukup untuk membiayainya, di antaranya karena kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak yang belum maksimal.