RAB.com (JAKARTA): Mulai Oktober tahun ini pemerintah akan mewajibkan semua pengguna jalan tol di Indonesia melakukan transaksi secara nontunai. Bank Mandiri yang masih memiliki kontrak eksklusif mengelola Gardu Tol Otomatis (GTO) dengan PT Jasa Marga hingga 2018 menyatakan siap membuka ‘kunci’ sistem pembayaran yang dimilikinya agar bisa membaca kartu elektronik dari bank lainnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut cara pembayaran nontunai sebagai salah satu terobosan yang sudah banyak dilakukan negara lain. “Kita jalan tol masih bayar cash, pakai uang cash. Saya sudah perintah ke menteri PU, kita harus berani loncat, kalau kita monoton seperti ini, ditinggal,” ujar Jokowi saat membuka Rakornas Maritim di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (4/5).
Padahal, lanjut Jokowi, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia juga tidak kalah pintar dengan negara lain. Namun, seringkali lambat dalam memulai sebuah perubahan. “Padahal kita pintar, tapi kita terlalu linier, monoton, rutinitas. Saya selalu mengingatkan kenapa saya bicara Jack Ma, larinya cepat sekali. Ini globalisasi yang kita hadapi,” ujar Jokowi.
Dengan capaian pertumbuhan ekonomi ketiga terbaik di negara-negara anggota G20, inovasi lain juga perlu terus dilakukan. Pasalnya jika tidak ada inovasi yang cepat, maka Indonesia akan tertinggal jauh dengan negara lain.
“Kalau kita tidak berani loncat, tidak berani melompat, ya sudah, tinggal kita. Dengan globalisasi dan teknologi, konsekuensinya adalah dunia berada pada persaingan antar negara. Bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, enggak. Sudah berubah, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” ujar Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada pers mengatakan pihaknya sudah punya program, Oktober ini semua pembayaran tol cashless. Basuki setelah bertemu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu (3/5), menjelaskan, sebagai penyedia infrastruktur, pihaknya menunggu komando dari Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan aturan yang diperlukan bagi kebijakan atau gerakan pembayaran nontunai itu.
Selama ini kurang oke
“Problem saat ini, kalau pengguna jalan tol tap hari ini, BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) baru terima duitnya 180 hari kemudian. Ini yang kurang oke dari sisi operator jalan tol,” katanya. Harapannya saat 100 persen pembayaran secara nontunai harapannya transaksi bisa diselesaikan atau uangnya bisa diterima oleh operator pada sore harinya. Basuki menyebutkan, transaksi di jalan tol di seluruh Indonesia itu per tahun bisa mencapai Rp 12 triliun.
Agus Martowardojo mengaku sebenarnya Presiden Joko Widodo mempunyai visi bahwa pengguna jalan tol tak perlu berhenti untuk tap kartu tol. “Untuk menuju ke sana, perlu standardisasi dan kami ingin semua perbankan bisa ikut menerbitkan kartu elektronik untuk bisa dipakai interkoneksi dan interoperasi,” ujarnya.
Sistem pembayaran ini, kata Agus, sejalan dengan national payment gateway. Jadi, menurut dia, nanti semua penerbit kartu tol, bank-bank dan bukan bank, kalau mau menerbitkan kartu pembayaran itu, harus standar. “Kita punya clearing dan settlement, ” katanya.
Clearing dan settlement adalah membuat tagihan antara satu ruas jalan tol dan ruas jalan tol lain serta perbankan semua bisa berjalan dengan lancar. “Sekarang ini sudah cukup banyak yang bisa membayar dengan kartu, tapi belum seperti global best practice. Visi kami akan ke sana, ” kata Agus.
Pengguna jalan tol dengan kartu saat ini baru 23 persen. Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, sebelum Oktober, pihaknya telah melakukan sosialisasi. “Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat. Alat sudah siap dari Februari kemarin, sudah bisa terima nontunai semua,” katanya.
Untuk perbankan, bank diajak menghapuskan biaya 0,03 persen dari setiap transaksi. Hal lain yang disiapkan adalah kemudahan top up bagi pemilik kartu. “Pembaca kartu di jalan tol bisa bagi semuanya, dari segala macam bank, dan tentu standarnya harus sama, ” ucap Herry.
Idealnya clearing house
Untuk menyukseskan pembayaran jalan tol tanpa uang tunai (uang elektronik), sistem cashless diharapkan bisa dibuka seluas-luasnya untuk bank atau bahkan lembaga lain. Artinya, penerbit kartu pembayaran tol nantinya tidak terbatas hanya bank BUMN saja, melainkan juga bank atau lembaga keuangan lain yang selama ini belum bergabung, bisa ikut berpartisipasi menerbitkan kartu pembayaran tol.
“Ya itu akan dibuka juga untuk bank lain, tapi memang tergantung dari kesiapan Badan Usaha Jalan Tol dan masing-masing bank yang akan masuk ke sini,” ujar Direktur Digital Banking dan Teknologi Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans seperti disampaikan pada detikFinance, Kamis (4/5).
Menurut Frans, hal yang sedang dibicarakan adalah konsep aggregator untuk pemrosesan transaksi. Dia mencontohkan, jika banyak bank masuk ke tol, maka proses settlement dan reconciliation di BUJT akan menjadi lebih banyak dan kompleks. Dia menambahkan, idealnya ada semacam clearing house sehingga BUJT dan bank-bank hanya terhubung ke clearing house atau aggregator tersebut.
Sekadar informasi, bank yang memiliki uang elektronik dan bisa ikut serta di pembayaran non tunai tol antara lain Bank Central Asia (BCA) bernama Flazz, Bank Mega bernama MegaCash, Bank DKI bernama Jack Card. Kemudian bank BUMN lain, Bank Negara Indonesia (BNI) TapCash, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Brizzi dan Bank Tabungan Negara (BTN) juga mengeluarkan prepaid card bernama Blink yang merupakan co-branding bersama Bank Mandiri.