RAB.com (JAKARTA): Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Bambang Riyanto, mengatakan jumlah bidang tanah yang dilalui projek kereta cepat Jakarta-Bandung di Jawa Barat bertambah dari data awal yang diserahkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI yang meminta Penetapan Lokasi projek itu.
“Ada koreksi di perjalanan. Termasuk di sana ada penambahan lahan-lahan kejepit. Akhirnya oleh PT PSBI diberikan kebijakan. Mungkin ada tanah yang semula terambilnya terpotong meminta agar diambil seluruhnya. Semua berkas dari tim di lapangan sudah tuntas. Berkasnya sudah meluncur ke gubernur,” kata dia pada Tempo, Jumat, (8/9).
Bambang mengatakan, Penetapan Lokasi ini akan menjadi dasar bagi PT PSBI meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memulai melakukan pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk projek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Bisa saja dalam perjalanannya ada penyesuaian lagi, tapi yang penting penetapan lokasi sudah lengkap, sudah aman,” kata dia..
Penetapan Lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melewati 8 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan data awal melintasi 6.800 bidang tanah. Panjang trayek kereta cepat itu 142,3 kilometer. Sementara lebar lahan yang dibutuhkan di saat terakhir direvisi. “Awalnya 25 meter, direvisi jadi 20 meter,” kata Bambang.
Data awal pemilik ribuan bidang lahan yang dilintasi projek kereta cepat itu menembus 5.580 orang yang terdiri dari pemilik perorangan dan perusahaan. Luasnya pada saat pendataan awal menembus 608,7 hektare yang tersebar di 29 kecamatan, serta 95 desa di Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung.
Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Dede Wahyudin mengatakan, data terakhir hasil tim lapangan mendapati jumlahnya bertambah. Proyek kereta api cepat itu melintasi 7.464 bidang lahan. “Milik masyarakat 6.057 bidang, perusahaan 509 bidang, dan instansi 898 bidang. Luas tanah sekitar 670 hektare,” kata dia Jumat (8/9).
Tinggal drafting dan pemarafan
Dede menambahkan, lahan milik instansi yang dilintasi kereta cepat itu diantaranya milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, tanah kas desa, hingga tanah milik TNI. Panjang lintasan kereta cepat di wilayah Jawa Barat itu seluruhnya 142,3 kilometer dengan lebar tanah bervariasi. “Paling kecil 20 meter,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi untuk pengadaan tanah projek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang disiapkan untuk diterbitkan. “Sudah selesai, tinggal legal drafting, memeriksa bahasa hukumnya, tinggal pemarafan. Insya Allah tidak akan lewat minggu depan. Kalau hari ini selesai pemarafan, selesai,” kata dia di Bandung, pada hari yang sama.
Seluruh pemilik lahan baik perusahaan, instansi, dan masyarakat, lanjut pria yang akrab disapa Aher itu, sudah menyatakan setuju pada projek strategis nasional tersebut. “Sudah sampai pada tahap persetujuan bersama atas projek nasional ini. Di atas persetujuan itu kita mengeluarkan Penetapan Lokasi atau Penlok,” kata dia.
Menurut Aher, saat ini tinggal penuntasan proses administrasi untuk penerbitan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi untuk pengadaan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Jawa Barat. “Sudah tidak ada masalah.”
Aher menyebutkan salah satu masalah krusial beberapa waktu lalu ada di pemilik lahan. “Kita bergerak cepat. Karena ada pemilik lahan yang tidak tinggal di situ, perlu dikejar. Ada pemilik lahan yang rumahnya di provinsi lain, ada yang sedang naik haji dikejar juga gimana caranya,” kata dia.
Ketua tim penyusunan dokumen penetapan lokasi projek itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Koesmayadi Tatang Padmadinata membenarkan. “Penlok hampir selesai legal drafting, betul. Secepatnya akan diselesaikan,” katanya.
Pekan sebelumnya, tinggal tersisa tiga bidang lahan yang seluruhnya milik PT Hitachi yang masih menunggu persetujuan pemilik lahannya di Jepang untuk projek kereta cepat Jakarta-Bandung.