RAB.com (JAKARTA): Presiden Joko Widodo mengingatkan menteri dan pimpinan lembaga agar membantu para investor. “Berbagai persoalan atau hambatan yang dialami investor harus segera diatasi. Jangan biarkan investor wait and see. Dunia usaha harus difasilitasi, dibantu,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Jokowi menandaskan upaya membantu pelaku dunia usaha penting sebab keberadaannya membantu pemerintah di sektor pengadaan lapangan kerja dan infrastruktur yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu hal yang menjadi perhatian presiden ialah persoalan perizinan yang harus dibuat mudah.
Upaya untuk membantu investor terus disampaikan Presiden Jokowi. Dari berbagai pertemuan dengan pelaku usaha, presiden mengatakan sering mendapat masukan. “Ngomongnya kalau saya tanya, wait and see. Artinya kalau ada masalah di kementerian segera diselesaikan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tak hanya soal mempermudah investor, Presiden Jokowi juga ingin APBN 2018 bisa menekan masalah kemiskinan. Bila perlu tahun depan anggaran negara yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan bisa ditambah. “Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” ucapnya.
Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,2-5,6 persen dengan laju inflasi sebesar 2,5-4,5 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok sekitar Rp 13.300-13.500. Sementara suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan sebesar 4,8-5,6 persen.
Juni lalu, dalam rapat Badan Anggaran DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 akan ditopang oleh perbaikan ekspor dan pertumbuhan sejumlah sektor ekonomi.
Kabinet jangan gaduh
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta pernyataan Presiden Joko Widodo di Sidang Kabinet Paripurna tidak ditafsirkan lain. Menurut dia, pernyataan Jokowi itu sudah jelas dan terang: pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pertumbuhan ekonomi. Konsentrasi pemerintah bekerja, terutama di bidang ekonomi.” kata dia.
Pramono memaparkan beberapa pencapaian pemerintah setelah program paket kebijakan ekonomi diluncurkan. Salah satunya adalah peringkat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) Indonesia yang membaik. Lalu, ujarnya, pencapaian laporan keuangan.
“Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang banyak meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Presiden tidak ingin pencapaian positif itu terganggu oleh pernyataan pimpinan lembaga yang kontroversial,” ucap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10) seperti dilaporkan tempo.co.
Presiden Jokowi secara terang-terangan meminta kepada para pembantunya agar tidak membuat kegaduhan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. Kepada para menteri, Jokowi mengatakan, tahun depan merupakan momen politik karena ada sejumlah agenda pemilihan kepala daerah dan tahapan pemilihan calon presiden dan wakil presiden.
Oleh sebab itu, Jokowi memperintahkan kementerian dan lembaga tidak melakukan kegaduhan. “Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja, sudah,” ucap presiden. Pramono menambahkan sebenarnya bukan hanya sektor ekonomi dan politik yang menjadi perhatian pemerintah tahun depan. “Ada agenda besar lainnya.”
Perhelatan Asian Games pun, kata politisi asal PDI Perjuangan ini, mesti mendapat perhatian. Oleh sebab itu, lanjut dia, bila ada persoalan di internal pemerintahan harus dikelola. “Kalau ada perbedaan diselesaikan dalam rapat terbatas. Itu yang jadi arahan Presiden,” kata Pramono.