Menutup Alexis: Problematika Hukum dan Janji Kampanye Gubernur Anies

Menutup Alexis: Problematika Hukum dan Janji Kampanye Gubernur Anies

Ekonomi
[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="710"] Tidak tutup, yang diminta adalah Alexis menghentikan kegiatannya.[/caption] RAB.com (JAKARTA): Alexis sungguh ditutup? Inilah janji kampanye yang sekarang kembali heboh jadi pembicaraan masyarakat, termasuk di media sosial. Terjadi pro-kontra tentang soal penutupan yang didasarkan pada laporan masyarakat dan berita di media massa. Padahal dengan tegas dalam konferensi persnya, pihak manajemen Alexis menyatakan tak pernah melanggar hukum. Masalah problematis utama bagi Pemprov DKI Jakarta dalam agenda hebat membina moral masyarakat kali ini tampaknya terkait dengan masalah hukum. Faktanya penutupan suatu tempat atau usaha bukan istilah hukum. Belakangan baru keluar pernyataan dari Pemprov DKI bahwa izin sudah habis pada September 2017 dan tidak diizinkan diperpanjang. Namun sebutan tidak diperpanjangnya izin juga menjadi agak kabur karena yang tertulis dalam surat penolakan adalah: "permohonan izin TDUP tersebut belum dapat diproses." Soal…
Read More
Masukan buat Gubernur Anies soal Banjir di Jatipadang

Masukan buat Gubernur Anies soal Banjir di Jatipadang

Uncategorized
[caption id="attachment_2281" align="aligncenter" width="694"] Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau turap tanggul yang jebol di Kali Pulo, Jl Masjid Al Ridwan, Jatipadang, Jaksel. (Meilika Asanti/detikcom)[/caption]RAB,com (JAKARTA): Wacana tentang bagaimana warga tak perlu dipindah semua untuk mengatasi banjir di kawasan Jatipadang, membuat penulis tergelitik untuk membuat semacam surat terbuka kepada Gubernur Anies. Intinya wacana itu cenderung hanya akan memperpanjang masalah dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi warga lainnya.Berdasarkan pengamatan penulis yang sudah tinggal hampir 14 tahun di Jatipadang, masalah sungai, kali, atau tali air yang semakin kronis ini memang perlu ketegasan untuk bisa mendapatkan solusi yang permanen. Soal ketidakadilan tentu saja terkait ulah segelintir orang yang mengokupasi badan kali dan daerah sekitarnya sehingga menimbulkan banjir di tempat lain bahkan turap ambrol.Kasus kongkretnya genangan yang terjadi di Jl. Simatupang, persis di depan areal…
Read More
Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Rp 100 Triliun per Tahun

Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Rp 100 Triliun per Tahun

Ekonomi
[caption id="attachment_2249" align="aligncenter" width="653"] Kerugian[/caption] RAB.com (JAKARTA): Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan dari kemacetan yang terjadi saat ini di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) mengakibatkan kerugian mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya. "Kerugian Jabodetabek itu (akibat kemacetan) Rp 100 triliun per tahun. Kalau itu bisa diselesaikan kan luar biasa," ujar Bambang saat ditemui di Cikarang, Jumat (20/10/2017). Ia mengatakan untuk mengatasi kemacetan yang kian parah, BPTJ akan menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya mengurangi angkutan berat di jalan tol. Sejak 16 Oktober 2017, telah diberlakukan uji coba pengaturan operasional truk golongan IV dan lima di Tol Jakarta-Cikampek. Kendaraan golongan IV yang dimaksud adalah  truk kontainer dan truk gandeng yang saat uji coba tidak diperbolehkan masuk dan melintas di Tol Jakarta-Cikampek, di ruas Cikampek hingga Bekasi Barat arah Jakarta mulai pukul…
Read More
Pengumpulan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta Dikawal KPK

Pengumpulan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta Dikawal KPK

Ekonomi
[caption id="attachment_1993" align="alignnone" width="683"] MOU antara BPRD dan KPK diharapkan bisa mengoptimalkan pemasukan Pemprov DKI Jakarta. (Fachri Fachrudin)[/caption] RAB.com (JAKARTA): Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa pengintegrasian data dan informasi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). "Dengan kerja sama tersebut, KPK dapat menggunakan data atau informasi perpajakan daerah milik BPRD DKI Jakarta untuk memberantas tindak pidana korupsi," Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (25/90). Gubernur DKI Jakarta saat menemui media didampingi  Wakil Ketua  (KPK), Saut Situmorang di Gedung KPK. Menurut Djarot, BPRD DKI Jakarta bisa langsung mengetahui wajib pajak yang terkena kasus korupsi. Wajib pajak yang bersangkutan nantinya…
Read More