KPK Dinilai Best Practice oleh UNCAC, Kebebalan DPR Kian Nyata

KPK Dinilai Best Practice oleh UNCAC, Kebebalan DPR Kian Nyata

Uncategorized
[caption id="attachment_2135" align="aligncenter" width="681"] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Luar Negeri, dan BPK, saat menyampaikan siaran pers dalam kegiatan Factsheet Review UNCAC Putaran II di Jakarta, 9 Oktober 2017. (Tempo/Syaiful)[/caption] RAB.com (JAKARTA): Di tengah rangkaian serangan balik bertubi-tubi dari koruptor dan para pendukungnya, terutama lewat Pansus  Angket KPK yang terkait erat dengan pengungkapan kasus megakorupsi e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan apresiasi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam penelitian yang dilakukan UNCAC, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi mendapatkan predikat best practices. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif Laode yang mengapresiasi hasil penelitian itu pun berharap Undang-Undang (UU) KPK sebagai dasar hukum KPK dalam bertindak tidak diubah. "Kelembagaan KPK itu oleh review-nya dianggap best practices di dunia. Jadi yang diubah jangan Undang-Undang KPK, tapi Undang-Undang Tipikornya.…
Read More
Jokowi: Saya Tak Akan Biarkan KPK Diperlemah

Jokowi: Saya Tak Akan Biarkan KPK Diperlemah

Uncategorized
RAB.com (JAKARTA): Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar tentang perseteruan Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden menyatakan tak akan membiarkan jika ada pihak-pihak yang ingin memperlemah institusi dan kewenangan KPK. “Saya tegaskan saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kita sama-sama menjaga KPK,” kata Jokowi saat ditanya wartawan tentang wacana pelemahan bahkan pembekuan KPK ketika meresmikan ruas tol Jombang-Mojokerto di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Ahad, (10/9) . Pernyataan Jokowi itu menanggapi kerja Panitia Khusus KPK (Pansus KPK) yang dibentuk DPR yang dengan sangat bersemangat tengah mengkritisi sejumlah kekurangan manajemen organisasi dan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. KPK selama sekitar 15 tahun dianggap telah banyak melakukan kesalahan bahkan kejahatan terhadap para tersangka korupsi. Jokowi mengingatkan bahwa korupsi bukan kejahatan biasa. Karena itu dibutuhkan peran…
Read More
Presiden Desak UU Anti-Terorisme Segera Dirampungkan

Presiden Desak UU Anti-Terorisme Segera Dirampungkan

Uncategorized
RAB.com (JAKARTA): Presiden Jokowi mendesak agar Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme segera dirampungkan oleh DPR dan pemerintah setelah insiden bom Kampung Melayu. UU Anti-Terorisme diharapkan memudahkan penegak hukum karena memiliki landasan yang kuat dalam bertindak dan melakukan upaya pencegahan. Sementara DPR masih berkutat pada tiga isu yaitu definisi terorisme, soal kewenangan penindakan, serta masalah rehabilitasi terkait pelaku tindak pidana terorisme. "Kita ingin pemerintah dan DPR segera selesaikan Undang-Undang Anti-Terorisme. terorisme telah menjadi masalah di hampir seluruh negara dunia. Bedanya, di luar negeri, regulasi untuk mencegah aksi teror telah ada," kata Jokowi usai meninjau lokasi bom Kampung Melayu, Kamis malam, (25/5). Keberadaan UU, kata dia, memudahkan aparat penegak hukum di sana untuk menghentikan aksi teror sebelum terjadi seperti insiden bom Kampung Melayu. "Ini sebuah masalah yang mendesak, melihat kejadian kemarin (bom Kampung Melayu),…
Read More
Polemik Angket Ahok Gate akan Sumbang Kemenangan di Pilkada DKI?

Polemik Angket Ahok Gate akan Sumbang Kemenangan di Pilkada DKI?

Uncategorized
[caption id="attachment_500" align="aligncenter" width="687"] Segala macam cara sepertinya dilakukan untuk menghambat petahana Gubernur DKI.[/caption] RAB.com (JAKARTA): Kasus dugaan penodaan agama Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) memasuki episode baru. Status terdakwanya dijadikan dalih oleh sekelompok politisi Senayan untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah. Yang jadi sumber polemik adalah dua poin dalam pasal Pasal 83 UU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) Tahun 2014: bahwa Ahok harus diberhentikan sementara karena ancaman hukuman dalam dakwaan lima tahun dan bisa memecah belah bangsa. Dalam soal yang terasa dicari-cari, karena isyunya seperti hanya khusus ditujukan untuk Ahok, para anggota dewan terhormat yang sempat disebut Gus Dur seperti murid taman kanak-kanak (TK) ini kembali gaduh. Mereka sepertinya tidak kehabisan pasal untuk mempermasalahkan dan mengganggu langkah Ahok. Langkah yang oleh sejumlah pengamat dianggap menurunkan derajat DPR karena hanya mengurusi Ahok. Bukannya menenteramkan…
Read More