20Oct 2017 by admin
Stasiun Antariksa Tiangong 1 Jatuh pada Oktober-April 2018

Stasiun Antariksa Tiangong 1 Jatuh pada Oktober-April 2018

Uncategorized
[caption id="attachment_2208" align="aligncenter" width="660"] Stasiun antariksa Tiangong 1 seberat 8,5 ton milik China jatuh ke bumi Oktober-April. (Independent)[/caption]RAB.com (JAKARTA): Badan antariksa China telah menginformasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka memperkirakan stasiun antariksa Tiangong 1 seberat 8,5 ton akan jatuh menabrak bumi hingga beberapa bulan ke depan. Stasiun itu diperkirakan akan jatuh terbakar antara bulan ini dan April 2018," tulis laman Guardian awal minggu ini.Pada pertengahan 2016, pejabat China mengkonfirmasi bahwa stasiun tersebut akan menabrak bumi pada akhir 2017 atau awal 2018. Guardian melaporkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir orbit stasiun tersebut telah mengalami kekacauan sehingga masuk ke atmosfer bumi dan ketinggiannya terus berkurang.Mengutip satu juru bicara pemerintah China saat itu disebutkan bahwa "sebagian besar lab ruang angkasa itu akan terbakar saat jatuh." "Sekarang posisinya di bawah 300 km dan berada…
Read More
19Oct 2017 by admin
Kemenkominfo: Tak Perlu Pencantuman Nama Ibu Kandung saat Registrasi HP

Kemenkominfo: Tak Perlu Pencantuman Nama Ibu Kandung saat Registrasi HP

Uncategorized
[caption id="attachment_2231" align="aligncenter" width="688"] Kemenkominfo menyatakan pencantuman data nama ibu kandung tidak diperlukan dalam registrasi nomer HP.[/caption]RAB.com (JAKARTA): Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan pelanggan melakukan registrasi kartu SIM telepon genggam dengan ancaman pemblokiran bila tak dipatuhi. Registrasi diwajibkan menyertakan Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).Salah satu yang menjadi perdebatan belakangan terkait registrasi tersebut adalah pencantuman nama ibu kandung yang banyak diviralkan di berbagai grup di media sosial. Menanggapi polemik tersebut akhirnya Kemenkominfo secara resmi membatalkan pencantuman nama ibu kandung dalam registrasi kartu SIM."Registrasi kartu SIM seluler tidak perlu pencantuman nama ibu kandung. Hal ini merujuk pada Peraturan Menkominfo No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi," papar Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dalam…
Read More
18Oct 2017 by admin
PT Setuju Rekaman CCTV jadi Bukti Tilang di DKI

PT Setuju Rekaman CCTV jadi Bukti Tilang di DKI

Uncategorized
[caption id="attachment_2228" align="aligncenter" width="716"] Rencana menjadikan screenshot CCTV sebagai bukti tilang di DKI Jakarta segera disosialisasikan.[/caption] RAB.com (JAKARTA): Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyetujui rencana Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya untuk menjadikan screenshot CCTV sebagai barang bukti untuk tilang bagi pelanggar rambu lalu lintas. Rencana ini akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam waktu dekat. "Respons dan tanggapan dari PT yang disampaikan oleh Wakil Ketua PT bahwa pada intinya penegakan hukum dengan peralatan elektronik dapat dilaksanakan, karena dasar hukumnya sudah ada," terang Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra kepada media, Rabu (18/10). Untuk merealisasikan hal itu, pihak Ditlantas Polda Metro dipersilakan mengajukan permohonan secara resmi dengan bersurat ke PT Jakarta. Surat itu nantinya akan digunakan sebagai dasar Pengadilan Tinggi untuk mengundang pengadilan negeri guna menyamakan persepsi terkait rencana…
Read More
17Oct 2017 by admin
Jangan Harap Dapat Pemimpin Cerdas Kalau Yang Memilih Bodoh

Jangan Harap Dapat Pemimpin Cerdas Kalau Yang Memilih Bodoh

Uncategorized
  [caption id="attachment_2204" align="aligncenter" width="699"] Menyarankan pemilihan umum dikembalikan ke sistem tidak langsung.[/caption] RAB.com (JAKARTA): Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid mengatakan, sejak dulu dirinya pesimistis sistem pemilihan umum secara langsung dapat menghasilkan sosok pemimpin ideal. Pasalnya, kata Ryaas, rakyat tidak memiliki kapasitas untuk menilai sebuah program yang disuguhkan juga integritas kandidat pemimpin yang maju. "Maka kalau rakyatnya masih bodoh, ya enggak apa-apa mendapat pemimpin bodoh. Jangan harap mendapat pemimpin yang cerdas, kalau yang memilih saja bodoh. Jadi, terima saja nasib," kata Ryaas dalam diskusi bertema Partisipasi Perempuan dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, di Jakarta, Senin (16/10). Menurut Ryaas, dengan kondisi rakyat Indonesia yang seperti saat ini, lebih baik pemilihan umum dikembalikan ke sistem tidak langsung, yaitu dipilih oleh Majels Permusyawaratan Rakyat (MPR). "Saya sudah hopeless dengan sistem…
Read More
16Oct 2017 by admin
Ditanya Soal Alexis dan Reklamasi, Jawab Anies: Nanti …

Ditanya Soal Alexis dan Reklamasi, Jawab Anies: Nanti …

Uncategorized
[caption id="attachment_2201" align="aligncenter" width="739"] Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan tiba di Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan serah terima jabatan (sertijab), Senin (16/10). Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. (kompas.com / Andreas L Atobeli)[/caption] RAB.com (JAKARTA): Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bisa berkomentar banyak mengenai janjinya semasa kampanye, yakni menutup Hotel Alexis dan perihal projek reklamasi. Usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Senin (16/10), wartawan bertanya kepada Anies soal kapan penutupan Hotel Alexis dilakukan. Anies pun menjawab, "Nanti kalau sudah diumuminlah". Dia menambahkan akan menimbulkan kegaduhan jika penutupan hotel itu digembar-gemborkan di media massa. "Ramai nanti," ujar dia. Sementara, saat ditanya soal kelanjutan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Anies lebih irit bicara. "Nantilah. Pokoknya lihat janji saja,"…
Read More
16Oct 2017 by admin
Isu SARA Diperkirakan Tak Efektif Hantam Jokowi di Pilpres 2019

Isu SARA Diperkirakan Tak Efektif Hantam Jokowi di Pilpres 2019

Uncategorized
[caption id="attachment_2197" align="aligncenter" width="654"] Isu SARA tak efektif lagi untuk hantam Jokowi di Pilpres 2019 karena efek pembangunan infrastuktur yang sudah nyata dirasakan masyarakat.[/caption] RAB.com (JAKARTA): Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Azyumardi Azra memperkirakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) masih akan ramai beredar di media sosial (medsos) menjelang Pilpres 2019. Hal ini terindikasi dari masih banyaknya berita bohong atau hoaks saat ini, terutama yang menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dalam Pilpres (pemilihan presiden) 2019, isu-isu seperti itu akan tetap digunakan. Sama seperti pada Pilpres 2014 di mana Jokowi dijadikan sasaran dari sentimen. Meski begitu isu SARA tidak akan mampu menjegal langkah Jokowi pada Pilpres 2019," ujar Azyumardi di sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders' Forum, di Jakarta, Senin (16/10). Hal itu bisa terjadi, menurut…
Read More
16Oct 2017 by admin
Kapolri: Densus Antikorupsi Tidak untuk Membubarkan KPK

Kapolri: Densus Antikorupsi Tidak untuk Membubarkan KPK

Uncategorized
[caption id="attachment_2192" align="aligncenter" width="685"] Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo beserta sejumlah pejabat terkait mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. (Antara)[/caption] RAB.com (JAKARTA): Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi bukan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Densus Antikorupsi juga tidak untuk mengikis kewenangan kejaksaan. "Densus Antikorupsi akan menjadi pendukung KPK dan kejaksaan dalam memberantas perkara rasuah. Paralel dan bermitra,” kata Kapolri seusai rapat kerja bersama Komisi Hukum, Kejaksaan Agung, KPK, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di…
Read More
15Oct 2017 by admin
Gubernur Baru DKI Jakarta, Impossible is Nothing??

Gubernur Baru DKI Jakarta, Impossible is Nothing??

Uncategorized
RAB.com (JAKARTA): Gubernur baru, harapan baru warga DKI Jakarta. Tampaknya pernyataan itu akan terancam jadi sekadar slogan kosong. Hal ini terutama karena mengingat upaya mencapai kekuasaan penuh jalan berliku yang sayangnya diatasi dengan jalan pintas: menggunakan sentimen agama yang kemungkinan juga jadi penghambat utama. Terbukti memang lebih banyak pemeluk agama Islam yang tinggal di Jakarta mendukung saat pencoblosan. Tapi juga mesti diingat betapa saat ini sedikit banyak mulai tersingkap kebenaran terkait sejumlah hal yang "penuh rekayasa" dan para aktornya sudah ada yang diciduk polisi dan diadili. Meskipun pasti dibantah tentu saja makin banyak fakta akan terungkap. Seiring dengan itu, menarik untuk ditunggu apakah para muslim yang dulu termakan dengan permainan isu berbau SARA (suku, ras, agama, dan antar-golongan) yang didukung media penebar fitnah seperti Saracen, akan tetap memberikan dukungannya setelah…
Read More
11Oct 2017 by admin
Pengguna Nomer HP yang Tak Mau Registrasi akan Diblokir

Pengguna Nomer HP yang Tak Mau Registrasi akan Diblokir

Uncategorized
[caption id="attachment_2158" align="aligncenter" width="672"] xxx[/caption] RAB.com (JAKARTA): Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan semua pengguna nomor handphone (HP) yang tidak melakukan registrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diblokir secara bertahap. Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan NIK mulai 31 Oktober 2017. "Pemblokiran pertama pada layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar, jika tidak melakukan registrasi paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan diberlakukannya ketentuan ini," kata Ramli. Batas akhir registrasi ulang kartu prabayar bagi pelanggan lama adalah 28 Februari 2018. "Ini bukan sesuatu yang sulit, jadi silakan nanti mengikuti semua prosedur dengan benar," kata Ramli menambahkan pemblokiran selanjutnya terjadi pada layanan telepon masuk (incoming call) dan layanan pesan singkat jika tidak melakukan registrasi ulang paling lambat 15…
Read More
11Oct 2017 by admin
Penyadapan dan OTT KPK Sah dan Berdasarkan Undang-Undang

Penyadapan dan OTT KPK Sah dan Berdasarkan Undang-Undang

Uncategorized
RAB.com (JAKARTA): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD menyatakan perdebatan istilah operasi tangkap tangan (OTT) dan polemik wewenang penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak penting. Menurutnya penyadapan dan OTT yang dilakukan KPK sudah sah karena dilakukan sesuai dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang (UU). "Soal istilah OTT itu saya kira tak ada gunanya diperdebatkan. saya katakan operasi boleh, tindakan tangkap tangan boleh, tertangkap tangan boleh. Yang penting substansi pasal 1 butir 19 UU KPK itu ada empat macam. Itulah yang dilakukan oleh KPK", kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD dalam ILC pada 10 Oktober 2017 bertopik OTT: Cerita Bersambung. Istilah OTT atau tidak, kata dia, ahli hukum pidana sendiri yang sudah sama-sama profesor beda: Prof Romli Atmasasmita bilang tak ada kata operasi tangkap tangan. Prof Eddy Hiariej bilang…
Read More